Jakarta - Berawan 24-33 °C
Kurs BI : 1 Euro = Rp.12561.9
NEWS-COMPLE
TE.BLOGSPOT.COM, Jakarta — Penggerebekan kelompok teror di Aceh dan Pamulang menunjukkan masih eksisnya jaringan kelompok teroris. Ini menepis anggapan bahwa tewasnya Dr Azhari dan Noordin Moh Top, gerakan terorisme akan lenyap. Padahal, kunci lenyapnya terorisme di Indonesia hakikatnya ada di pundak Presiden SBY. Apa itu?
Umar Abduh, mantan teroris pembajakan Woyla, menegaskan hal itu dalam Diskusi Polemik Masih Ada Teroris di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/3).
Menurut dia, penanganan terorisme di Indonesia harus bermula dari top leader, Presiden SBY dengan menerapkan soft power.
"Penyelesaian terorisme harus dimulai dari top leader, harusnya SBY yang memulai. Harusnya presiden melakukan politik soft power dengan piranti dan instrumen yang ada, bukan sok powerseperti saat ini," kritiknya.
Ia menyarankan, untuk menghilangkan terorisme di Indonesia bukan dengan senjata sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini. Karena dengan senjata yang berujung pada kematian justru kontraproduktif pada institusi kepolisian yang bakal menjadicommon enemy.
Abduh mengusulkan untuk menggunakan pola rekonsiliasi dengan merangkul semua pihak. "Kalau dirangkul orang-orang tertentu saja, sama saja dengan pemerintah tidak becus. BIN kan tahu mana kiai dan pemuka agama yang radikal, dirangkul itu. Yang ada SBY merangkul partai koalisi," sindirnya.
Sementara dalam kesempatan sama, pengamat masalah teroris Mardigu Wowiek Prasantyo justru sepakat jika penanganan terorisme di Indonesia dengan cara menembak mati para pemimpinnya. Dengan cara demikian, Mardigu menilai, pemerintah tidak lagi membutuhkan biaya dan dampak yang mahal dan besar. "Biaya untuk penjara para gembong teroris itu tidak murah lho, selain pula mereka akan menarik simpatik publik serta merekrut anggota baru. Karena yang melakukan teror saat ini adalah mereka yang pernah dipenjara dua-tiga tahun. Saya lebih setuju, ‘diselesaikan’ pemimpinnya,” tegasnya.
Terkait penanganan terorisme di Indonesia, Mardigu cenderung mendorong perubahan UU Terorisme yang bisa mengkondisikan masuknya aparat penegak hukum dalam sistem terorisme sebagai upaya pelemahan gerakan terorisme. "Harusnya UU Terorisme dibuka lagi, biar negara bisa inflintrasi untuk menggembosi gerakan teroris,” ujarnya.
Perihal pilihan para teroris yang memilih Aceh sebagai basis gerakannya, Mardigu menilai, secara geografis Aceh memiliki dataran yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal ini menyerupai tempat pelatihan Osama.
"Di samping juga memilih Aceh untuk membiayai operasi militernya dengan ladang opium di Aceh. Ladang-ladang ganja di Aceh untuk menghidupi pembiayaan mereka,” tegasnya.
Sementara Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Edward Aritonang menegaskan operasi penggrebekan kelompok teroris di Aceh dan Pamulang sama sekali tak ada kaitannya dengan kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia. Suatu kewajiban bagi Indonesia, imbuh pengganti Nanan Soekarna ini, untuk menerima tamu negara dari manapun asalnya, tidak hanya Amerika Serikat.
"Tidak ada hubungannya operasi antiteror dengan kehadiran Obama. Sebagai satu bangsa, kami yang bertugas menjaga kemanan, kewajiban bagi kami menyambut tamu dengan sebaiknya, tidak hanya presiden AS, tapi semua kepala negara,” tegasnya.
Terkait dengan terbunuhnya para teroris dalam penggerebekan oleh Densus 88, Edward mengaku pihaknya lebih setuju menangkap tersangka teroris dengan cara hidup-hidup. Hanya saja, petugas di lapangan sulit menghindari kontak senjata.
"Jadi penembakan itu ya karena situasi di lapangan, karena banyal pula anggota polri yang gugur di lapangan,” kelitnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar